BANGKALAN – Polemik rencana industrialisasi di Kabupaten Bangkalan, Madura, memasuki babak baru. Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) menegaskan belum pernah mengambil keputusan resmi untuk menolak rencana pengembangan kawasan industri di Bangkalan.
Sekretaris Jenderal BASSRA KH Syafik Rofi'i meluruskan kabar yang menyebut organisasi ulama tersebut telah mengambil sikap bulat menolak industrialisasi. Menurut dia, pertemuan BASSRA yang digelar pada Minggu (16/8/2026) masih sebatas ruang diskusi awal.
Pertemuan tersebut, kata Syafik, dilakukan untuk menyerap informasi dan mendengarkan berbagai pandangan mengenai rencana industrialisasi yang tengah berkembang di Bangkalan. Karena itu, hasil pertemuan belum dapat disebut sebagai keputusan resmi organisasi.
Sejumlah pandangan yang muncul dalam forum, termasuk gagasan agar investasi ditunda sembari menunggu kejelasan mengenai wacana pembentukan Provinsi Madura serta pembelajaran dari perkembangan kawasan industri Batam, juga bukan sikap kelembagaan BASSRA.
Pandangan tersebut merupakan aspirasi personal dari sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan.
Meski demikian, BASSRA tetap menekankan pentingnya memastikan pembangunan industri di Madura tidak sekadar menghadirkan kawasan pabrik, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Prinsip yang dikedepankan BASSRA dirangkum dalam slogan "Jangan membangun di Madura, tapi bangunlah Madura."
Artinya, investasi diharapkan tidak hanya menjadikan Madura sebagai lokasi kegiatan industri, tetapi ikut membangun kualitas manusia, ekonomi lokal, serta kehidupan sosial masyarakat Madura.
BASSRA menekankan empat prinsip yang harus menjadi pijakan pembangunan, yakni manusiawi, Indonesiawi, Madurawi, dan Islami.
Pemkab Bangkalan Kejar Investasi
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus mendorong masuknya investasi dan pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut.
Salah satu agenda strategis yang tengah dikawal adalah kerja sama antara Wiraraja Madura Industrial Estate dengan Guangdong (Fenyong) ASEAN Industrial Park melalui skema kerja sama Two Countries Twin Parks.
Pengembangan kawasan industri Wiraraja Madura sebelumnya juga mendapat perhatian dari Himpunan Kawasan Industri (HKI). HKI menilai kawasan tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur dan memperkuat daya tarik investasi di Madura. Kawasan tersebut dirancang untuk mendukung sektor manufaktur, pergudangan, energi ramah lingkungan, logistik dan hilirisasi.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan memproyeksikan kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan industri tersebut berada di kisaran 1.000 hingga 3.000 hektare.
Pengembangan kawasan diharapkan dapat menarik berbagai kegiatan industri sekaligus membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar bagi masyarakat lokal.
Pemkab Bangkalan juga melihat industrialisasi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperkuat posisi Madura dalam peta investasi Jawa Timur.
Ulama dan Pemerintah Perlu Duduk Bersama
Namun, rencana tersebut tetap menghadapi tantangan berupa kebutuhan untuk memastikan investasi berjalan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan karakter sosial-budaya Madura.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyatakan membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk para ulama, dalam mengawal rencana pengembangan kawasan industri.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga keterbukaan dalam proses perizinan dan memastikan seluruh tahapan investasi berjalan sesuai aturan.
Dengan klarifikasi BASSRA tersebut, posisi kedua pihak sebenarnya belum berada pada titik berhadap-hadapan. BASSRA belum mengeluarkan keputusan kelembagaan untuk menolak industrialisasi, sementara pemerintah daerah terus mengupayakan investasi masuk dengan menekankan manfaat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Persoalan utama ke depan adalah bagaimana memastikan rencana industrialisasi tersebut tidak hanya mengejar nilai investasi, tetapi juga menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai dampak sosial, lingkungan, tenaga kerja lokal, serta manfaat ekonomi bagi Madura.
Pengalaman kawasan industri lain juga menjadi bahan pembelajaran. Di Batam, misalnya, pengembangan kawasan industri telah menjadi bagian penting dari strategi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah sebelumnya menyebut kawasan Wiraraja di Batam telah menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah, ulama, masyarakat dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar industrialisasi Bangkalan tidak berhenti pada pembangunan kawasan, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan Madura sebagaimana prinsip yang ditekankan BASSRA.